Yang dibicarakan ternyata tak jauh dari perkembangan situasi sosial politik di Tanah Air. Dan yang seru ketika bicara pendidikan. Sebab memang organisasi yang dinaungi Dede Amar pun tak jauh dari dunia pendidikan.
PGRI level Provinsi Jawa Barat, itulah organisasi nonpolitik yang kini tengah dipimpin Dede Amar. Mantan guru yang merintis karir sejak jadi guru SD hingga aktivis di organisasi PGRI itu hingga kini terpilih menjadi Ketua PGRI Prov.Jabar periode 2019-2024.
Seakan mengikuti pepatah: Kepalang basah, mandi sekalian. Itulah Dede Amar. Dalam memperjuangan nasib rekan-rekannya para guru tak hanya di tataran Provinsi Jawa Barat, ia ingin bicara lebih jauh luas memperjuangkan dunia pendidikan dan segala ragamnya ini di level nasional.
Pilihannya adalah jadi seorang senator wakil Jawa Barat. Ya mencalonkan diri menjadi angota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Barat.
PGRI yang ia naungi adalah nonpolitik, tapi manakala bertemu dengan para kandidat calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kota Bandung, yang notabene para politisi saat berkolaborasi bicara tentang keadaan Kota Bandung, situasi Jawa Barat dan kondisi sosial politik nasional. Mereka ternyata satu visi dan misi.
“Paling tidak, kita bicara ingin ke depan melihat Indonesia tambah maju,” kata Dede Amar kepada KejakimpolNews.com yang diamini Micky Fachrul, Jana Achmad Nugraha, dan Hj.Dewi Lizna di sebuah tempat di bilangan Antapani Bandung Sabtu 29 Juli 2023.
Kasus PPDB
Contoh yang menarik masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang membuat ada gejala kontroversi di beberapa daerah. "Hal ini terjadi karena kita semua termasuk guru dan orang tua murid belum 100 persen memahami tujuan PPDB dengan sistem zonasi," kata Dede Amar.
Menurut Dede Amar, sebenarnya regulasi tentang PPDB sudah baik. Namun pelaksana di lapangan kadang error. Ibarat pepatah the man behind the gun. Tergantung regulator atau orang yang menjalankan regulasi tersebut.
Tapi kata Dede Amar, memang tak ada sistem buatan manusia yang sempurna,. sampai kiamat sekalipun, sebab kesempurnaan milik Allah.
"Jikapun saat ini PPDB ada yang kontroversi, itu masih wajar. Yang jelas, jangan terlalu disalahkan sistem pendidikannya karena pendidikan adalah pilar utama suatu bangsa," katanya.
"Mau Jadi apa negara kita kalau generasi kita masa kini tak mengenyam pendidikan. Sebab maju mundurnya suatu bangsa di masa depan tergantung pendidikan masa kini," tambah Dede Amar.
Dan itulah misi yang diemban seorang Dede Amar ketika ‘nyalon’ menjadi anggota DPD dari Jawa Barat. Sebagai wakil Jawa Barat ia ingin memajukan pendidikan di daerah Jawa Barat jauh lebih baik dibanding sekarang. Iapun mendukung program pembaharuan di segala bidang, terutama pendidikan.
Menuju Indonesia superpower
Senada dengan sang ketua PGRI, Hj.Dewi Lizna. H,S.E., A.K., C.A., politisi perempuan yang kini bernaung di Partai Gelora dan telah mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Kota Bandung.
Sang ustadzah ini termasuk calon DPRD untuk daerah pemilihan (Dapil) 3 meliputi Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati. Ia sangat setuju dengan pendapat Dede Amar.
Apalagi saat ini Indonesia tengah menyongsong masa depan sebagai negara superpower, maka landasan pendidikan harus diperkuat.
“Sebab hanya dengan pendidikan yang baik generasi kini maka masa depan Indonesia akan menjadi negara superpower yang diseganai dunia,” kata Hj.Dewi Lizna.
Perempuan yang kerap bertandang dari satu masjid ke masjid lainnya, dan juga mendatangi suatu komunitas seperti majelis taklim yang satu ke majelis taklim lainnya untuk menyampaikan tausyiahnya, berharap ke depan pendidikan harus jauh lebih baik.
Khususnya di Kota Bandung yang ia hadapi sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Gelora. Ia tertarik menjadi politisi, sebab hanya dengan menjadi anggota legislatif kiranya suara masyarakat akan didengar.
Hj.Dewi Lisna yang sejak 2020 bergabung ke partai baru besutan Anis Matta dan Fachry Hamzah (kedua mantan anggota PKS) melihat di Kota Bandung masih banyak “PR” yang harus dibenahi sejak dini. Ia menyebut misalnya sektor perizinan yang masih memerlukan biaya mahal. “Ini harus dicari solusinya,” ujarnya.
Diskriminasi BPJS
Sementara itu Jana Achmad Nugraha, tak hanya menyoroti dunia pendidikan. Politisi dari Partai Gelora yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil I meliputi Kota Cimahi dan Kota Bandung ini lebih menyoroti masalah kesatuan bangsa.
Mantan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) yang kini bernaung di Partai Gelora ini menyebut, kondisi masyarakat sekarang telah terpolarisasi.
“Kondisi sekarang ini menyedihkan dan harus segera dihentikan. Apalagi kita akan menyongsong Indonesia emas 2045 dan menjadikan negara akita super power,” kata Jana.
Jana menyebut salah satu contoh adanya sikap diskriminasi dari para pelayanan masyarakat yang bisa menghambat kemajuan suatu bangsa.
Adalah pelayanan kesehatan BPJS, tambah Jana. Mestinya jangan terjadi diskriminasi, orientasi BPJS ini mestinya untuk mereka yang sakit. Jadi layani yang sakit dengan benar tanpa ribet tanpa diskriminasi antara yang berduit dan orang beduit, antara anggota BPJS dengan mereka yang non-BPJS.
Equality before the law atau persamaan hak itu bukan di bidang hukum saja, tetapi juga di bidang pelayanan masyarakat seperti BPJS ini.
“Dan insya Allah, penyakit sosial ini ia akan saya gaungkan nanti jika seandainya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2024-2029 mendatang. Mohon diaya saja,” kata Jana mengakhiri obrolannya.**
(Sumber:Kejakimpolnews.com//author:gaiskha/editor:mamansuparman//naskisunda-10//rw-10ankid).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar